Proyek ICO di tahun 2018 banyak berhadapan dengan tuntutan hukum. Di awal tahun 2018 saja, sudah ada 45 kasus hukum untuk proyek-proyek ICO. Pihak penyelenggara ICO, harus mengikuti aturan sekuritas.
Browsing: regulasi
Proyek-proyek ICO dari Eropa lebih mendominasi dibandingkan US dan Asia. Salah satu penyebab terbesarnya, karena peraturan di Eropa lebih akomodatif untuk eksplorasi teknologi blockchain.
Sejumlah pebisnis kripto mengunjungi anggota parlemen di Washington DC. Pebisnis yang bergerak di seputar cryptocurrency maupun industri finansial konvensional itu ingin agar segera ada regulasi yang jelas terkait dengan ICO.
Parlemen Eropa merilis laporan tentang cryptocurrency dan keterkaitannya dengan tantangan yang harus dihadapi oleh bank sentral. Laporan itu disusun dalam 33 halaman, atas permintaan Komite Parlemen Eropa Urusan Ekonomi dan Moneter.
Dalam merumuskan undang-undang kripto, di Thailand proses tersebut justru dapat dilakukan tanpa melalui perdebatan yang panjang. Terhitung sejak bulan April, Pemerintah Thailand sudah ancang-ancang serius untuk segera meregulasi pasar untuk kripto.
Di pertengahan tahun 2018 sudah ada 340 proyek ICO. Total dana yang telah berhasil dikumpulkan mencapai 9 miliar USD, atau kurang lebih 124,99 trilyun rupiah lebih. Proyek ICO umumnya akan menggunakan berbagai macam cara dalam memasarkan proyeknya.
Bank sentral Cina mengatakan bahwa pemerintah Cina akan terus menekan perdagangan kripto, baik secara individu maupun bisnis. Penekanan itu, kabarnya akan terus dilakukan secara menyeluruh, hingga pada para penyedia layanan wallet.
Bivas Chartterjee, telah mengajukan Ligitasi Kepentingan Publik (PIL – Public Interest Ligitation) pada hari Jumat pekan lalu, 5 Januari 2017, yang berisikan agar ada upaya untuk segera meregulasikan atau sekaligus melarang tentang kripto di negara tersebut.
Tepatnya hari Kamis, 14 Desember, Bank Sentral Malaysia telah merilis draf regulasi tentang bursa mata uang digital. Penyampaian press rilis draf regulasi tersebut disampaikan di situs resmi Bank Sentral Malaysia kemarin.
Juncker Commission telah membuat perubahan undang-undang terkait anti pencucian uang, melawan pendanaan teroris, dan meningkatkan transparansi. Paling utama untuk membendung pendanaan terorisme. Perubahan aturan tersebut, sekaligus berkaitan juga tentang sistem pembayaran elektronik, termasuk mata uang digital.