Bank Sentral Malaysia Rilis Draf Aturan Bursa Mata Uang Digital dibawah AMLA

Dalam press rilis bank sentral Malaysia itu, meminta pada penyelenggara bursa mata uang digital untuk memberikan pelaporan kewajiban bisnis sebagai sebuah badan usaha pertukaran mata uang digital. Kewajiban itu, sesuai dengan Undang-undang AMLA 2001 (Anti Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act).

Upaya penerbitan draf aturan itu adalah untuk dapat memastikan bahwa perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris yang menggunakan mata uang digital di Malaysia.

Di dalam draf tentang regulasi itu, berisi tentang kebijakan yang akan menetapkan aturan baku tentang kewajiban, persyaratan dan standar hukum yang harus terpenuhi oleh penyelenggara bursa mata uang digital. Agenda itu sekaligus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dibawah AMLA, dan harus juga dilaksanakan oleh penyelenggara bursa mata uang digital.

Penyelenggara bursa mata uang digital nantinya juga diwajibkan memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada publik, terutama terkait dengan pemahaman akan resiko penggunaan mata uang digital. Harapannya, dengan memberikan informasi yang transparan kepada publik akan menurunkan resiko, dan pencegahan tindak pidana yang menggunakan mata uang digital.

Jika penyelenggara bursa mata uang digital tidak dapat memenuhi pelaporan dan mematuhi kewajibannya, maka badan usaha bursa mata uang digital itu akan dihentikan, sebagaimana yang telah diatur dalam AMLA.

Bank sentral Malaysia juga memberikan penegasan, bahwa Bank sentral tidak meregulasikan mata uang digital. Meskipun pihak bank sentral dalam draft aturan itu meminta penyelenggara bursa untuk melaporkan kewajiban bisnisnya, namun itu bukanlah berarti bahwa pihak Bank sentral Malaysia memberikan otorisasi, perijinan, ataupun pengesahan dan validasi oleh bank. Pemberian pelaporan itu, adalah sebagai aturan wajib dibawah aturan AMLA yang harus dijalankan seperti halnya sebuah firma hukum atau akuntan dan agen real estate yang tidak termasuk dalam lingkup Bank sentral.