Pemerintah Belarus mempersiapkan undang-undang larangan transaksi kripto peer-to-peer. Hal ini disebut guna meminimalisir tindak penipuan.…
Browsing: regulasi
Negara G7 sepakat untuk membuat regulasi kripto global. Kabarnya, langkah pembentukan regulasi kripto global itu…
Pemerintah China resmi melarang perdagangan kripto untuk menekan pasar perdagangan kripto atau aset digital yang kian berkembang. Larangan ini berlaku untuk seluruh lembaga keuangan termasuk bank, hingga saluran pembayaran daring untuk tidak memberikan layanan apapun terkait dengan kripto.
Regulasi SVF, Stored Value Facilities dari Bank Sentral UEA (Uni Emirat Arab) sudah diterbikan pada 30 September 2020 lalu. Regulasi SVF ini mengatur ketentuan bagi sektor pembayaran ritel, termasuk yang terkait dengan aset kripto seperti Bitcoin.
Bank Sentral Turki memberikan larangan kepada masyarakat untuk menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Altcoin serta token lainnya. Larangan ini berlaku resmi mulai tanggal 30 April 2021 mendatang.
Senat Amerika Serikat resmi mengangkat Gary Gensler sebagai pucuk pimpinan SEC (United States Securities and Exchange Commission) pada hari Rabu sore waktu setempat. Gary Gensler menang dalam pemungutan suara yang diambil Senat AS dengan jumlah suara 53 banding 45.
Pada sidang perkara Larry Dean Harmon, hakim tidak secara verbal mengakui bitcoin sebagai mata uang, melainkan money transmitter. Namun putusan perkara itu sama artinya menganggap bitcoin sebagai mata uang.
Calon kandidat presiden AS, Michael Bloomberg menerbitkan Rencana Reformasi Kebijakan Finansial dalam janji politiknya ketika terpilih. Dalam rencana kebijakan yang diusung kandidat dari Partai Demokrat ini salah satunya menyusur regulasi kripto AS yang lebih terperinci.
Kebijakan kripto di Cina yang berangkat dari pernyataan Presiden Cina, Xi Jinping jelas berbeda dari sikap pemerintah Cina yang ada sebelumnya. Cina sudah terkesan menutup erat pintu-pintu yang berkaitan dengan dunia kripto.
Bappebti tetapkan peraturan perdagangan cryptocurrency di bursa berjangka Indonesia. Peraturan itu merujuk berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018. Ada persayaratan penentuan varian cryptocurrency yang bisa masuk di bursa berjangka. Sekaligus, menyebut peraturan itu tidak berlaku untuk token ICO.