Berbeda dengan China, cryptocurrency di India masih terbuka peluang untuk bisa diatur lebih jauh. Pemerintah China memberikan larangan resmi untuk perdagangan kripto. Sedangkan pemerintah India menyebut tidak akan memberikan larangan secara langsung terkait cryptocurrency. Sebaliknya, pemerintah besar kemungkinan membentuk komite khusus terdiri dari para pakar untuk memberi regulasi cryptocurrency yang jelas.
Padahal beberapa waktu sebelumnya, pemerintah India sempat bermaksud untuk melarang penuh cryptocurrency. Melalui bank sentral India – RBI, sempat memberikan rancangan undang-undang yang melarang penuh cryptocurrency, termasuk juga untuk perdagangan kripto. Hal yang sama juga muncul dari komite khusus mengkaji kripto yang dipimpin oleh mantan sekretaris keuangan Subhash Garg di tahun 2019.
Namun kini, peluang aset digital kripto itu masih terbuka. Dilansir dari Economic Times hari ini (19/5/21), ada tiga sumber yang menyatakan munculnya sebuah panel terdiri dari para pakar untuk mempelajari dalam meregulasikan aset digital kripto. Langkah pemerintah India tersebut dituliskan sebagai opsi yang jauh lebih ketimbang melarang sepenuhnya.
Ditambah lagi, beberapa pemilik bisnis bursa kripto juga berupaya mendesak pemerintah untuk memberikan aturan yang jelas. Tidak dengan memberikan larangan total pada aset digital kripto. Menurut para pemilik bursa kripto di India, rekomendasi larangan Subhash Garg sudah usang, dan perlu dirubah.
Sementara pada bentukan komite baru, terbuka peluang untuk melakukan eksplorasi terhadap pemanfaatan teknologi, sekaligus memberikan aturan yang lebih jelas sebagai salah satu aset digital. Salah satu pejabat di India menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang melihat perkembangan volume perdagangan di India yang meningkat pesat. Sehingga perlu berbicara lebih lanjut dengan para pemangku kebijakan, seperti yang tertulis di Economic Times.
Kabarnya, tim bentukan yang baru untuk mengkaji cryptocurrency di India tersebut bakal memberikan laporan kepada Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman. Sementara Menkeu Nirmala sendiri, sudah memberikan indikasi yang sama sebelumnya. Dirinya pernah menyebut pemerintah tidak ingin memberikan larangan cryptocurrency secara total.
(gambar: by Jon Hoefer via Pixabay)
