Berbeda dengan pemerintah Thailand, pemerintah Filipina memilih mengambil pendekatan berbeda tentang regulasi kripto. Tertanggal 26 Juni lalu, melalui CEZA (Cagayan Economic Zone Authority), mengumumkan hanya akan ada 25 perijinan saja yang akan dikeluarkan pemerintahnya.
25 perijinan yang dikeluarkan oleh otoritas Filipina itu berlaku untuk bursa kripto, Mining Farm, ICO, atau entitas lain dibidang kripto yang beroperasi di negara tersebut. Langkah itu diambil sebagai langkah pencegahan untuk dapat melindungi investor dari potensi penipuan dan scam.
Sedangkan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi, bursa kripto harus mempunyai nilai investasi minimal sebesar USD 1 juta dalam jangka waktu selama 2 tahun. Persyaratan lainnya adalah harus mempunyai kantor di Filipina, terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina, dan membayar USD 100.000 untuk perijinannya. Sebagai kompensasi, entitas yang mengantongi ijin dan mematuhi persyaratan tersebut berhak mendapat keringanan pajak dari pemerintah Filipina.
Memberikan komentar di Reuter, Raul Lambino dari pihak CEZA, “Kami akan memberikan 10 perijinan untuk bursa-bursa kripto dari Jepang, Hongkong, Malaysia, dan Korea. Mereka bisa berbentuk penambangan kripto, ICO, atau bursa kripto. Pertukaran uang fiat ke kripto atau sebaliknya harus dilakukan di luar negeri agar tidak melanggar peraturan di Filipina,” terangnya.
Terkait dengan upaya pencegahan penipuan dan scam, Lambino menambahkan, “Saat ini masih dalam proses menyusun peraturan yang bisa memberikan proteksi investasi cryptocurrency,” ungkapnya. Dalam hal ini, CEZA bertindak sebagai sebuah hub yang terkait dengan investasi dunia teknologi finansial.
Peraturan untuk memberikan perlindungan terhadap potensi penipuan dan scam itu lebih menekankan pada tidak akan mengijinkan skema ponzi. Potensi itu umumnya banyak diketahui dari proyek ICO. Lambino sendiri menilai proyek ICO banyak para penipu. Menurut Lambino, ada banyak scammer yang beroperasi dan terkait pada bursa kripto dengan modal serta kapitalisasi pasar kecil. “Kami tidak ingin Filipina menjadi surga bagi penipu, maupun skema penipuan yang berasal dari luar negeri”, tegasnya.
