Agar bisa menutup perdagangan dan aktifitas yang berkaitan dengan kripto, kini kabarnya pemerintah Cina blokir semua situs bursa kripto dan ICO. Sebelumnya upaya pelarangan bursa kripto di negara tersebut tersendat lantaran kesulitan untuk menutup bursa kripto yang ada di lokal negara tersebut. Kini, pemerintah melanjutkan upayanya dengan memblokir semua situs perdagangan kripto, maupun segala hal yang berkaitan dengan ICO (Initial Coin Offerings).
Informasi tersebut diberitakan di South China Morning Post siang tadi, setelah koran harian Financial Times Cina memuat pemberitaan tentang rencana tersebut sehari sebelumnya. Komentar pihak bank sentral Cina (PBOC) yang tertulis di harian itu mengatakan, “Untuk mencegah resiko finansial, Cina akan meningkatkan tekanan dalam menghapus platform-platform yang berkaitan dengan perdagangan mata uang virtual maupun ICO”.
Di dalam pemberitaan tersebut, disebut juga bahwa upaya pembasmian mata uang digital dan upaya penutupan bursa kripto lokal di negara itu telah gagal untuk sepenuhnya memberantas perdagangan kripto.
PBOC juga mengatakan, “Setelah ada pelarangan resmi dari pemerintah Cina, ICO dan perdagangan mata uang virtual, banyak yang tidak melakukan penarikan dana langsung dari Cina. Banyak orang beralih ke platform luar negeri untuk terus bisa melakukan perdagangan mata uang virtual setelah bursa kripto lokal ditutup”.
“Transaksi kripto beralih ke luar negeri untuk menghindari peraturan… resiko masih tetap ada, didorong dengan penerbitan ilegal, bahkan juga penipuan dan praktek piramida”, seperti yang dituliskan di harian itu. Terkait dengan praktek-praktek penipuan dan skema piramida berkedok kripto ini, pihak MPS (Kementerian Keamanan Publik) dan SAIC di China juga makin gencar untuk memberantasnya.
Pemerintah Beijing dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini memang terlihat cukup efektif dalam melarang semua bentuk aktifitas yang berkaitan dengan mata uang digital. Pemerintah Cina juga bertujuan untuk menghentikan semua perdagangan kripto dan ICO yang telah menyebar luas di negara itu.
Penyebaran kripto di Cina dianggap mempengaruhi investor ritel, dan telah menyebabkan volatilitas harga yang cukup besar. Di samping itu, tercium ada insiden kecurangan yang berhasil dilaporkan ke pemerintah Cina. Hal itu berujung membuat pihak pemegang kebijakan Cina segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerusuhan.
Lebih khusus tentang ICO, pemerintah Cina juga nampak telah banyak mengetahui bahwa sebagian besar proyek ICO banyak menyusur para investor Cina sebagai market yang besar. Nampaknya hal itu tidak menyurutkan masyarakat di Cina untuk terus melakukan perdagangan kripto. Donald Zhao, salah seorang spekulan kripto dari Cina menyebut bahwa sebagian besar masyarakat telah banyak yang menggunakan VPN untuk bisa melakukan aktifitas kriptonya. Zhao menerangkan bahwa sebagian besar aktifitas jual beli kripto telah banyak beralih ke Jepang atau Singapura.
Aktifitas Kripto Dilarang, Banyak Pengusaha Pindah ke Hong Kong dan Jepang
Pihak PBOC dua minggu sebelumnya juga makin gencar dengan melarang aktifitas perdangangan kripto di daerah-daerah. Pelarangan ICO di Cina sebenarnya telah dimulai sejak bulan September tahun lalu. Akibat dari pelarangan tersebut, nampaknya disambut dengan banyaknya pengusaha yang pindah ke Hong Kong ataupun ke Jepang.
Nampaknya, pelarangan kripto yang berlaku cukup tegas di Cina menjadi angin segar bagi negara Jepang maupun Singapura. Volume perdangangan di bursa-bursa Jepang dan Singapura menjadi meningkat. Ace Yang, Direktur Eksekutif Cathay Capital Beijing mengatakan, “Ini adalah berita positif bagi Jepang dan Singapura, permintaan perdagangan di sana tidak berkurang, sedangkan pedagang kripto dari sini harus beralih ke daerah lain”, terangnya. (adi)
