BitcoinMedia – Bank Rakyat Tiongkok. Lembaga penelitian mata uang digital yang diprakarsai oleh Bank Rakyat Tiongkok menggandeng kerjasama dengan Huawei. Informasi tersebut berasal dari postingan akun WeChat Huawei empat hari lalu (5/11/19).
Kerjasama itu ditandatangani oleh Wakil Gubernur Bank Rakyat Tiongkok Fan Yifei dan Xu Zhijun di kantor pusat Huawei di Shenzen.
Dari kemitraan yang terjalin antara Lembaga Penelitian Mata Uang Digital Bank Rakyat Tiongkok dengan Huawei, disebut dalam rangka penelitian untuk pengembangan teknologi keuangan. Berawal statement Xi Jingping, arah kebijakan kripto di China memang telah berputar 180 derajat.
Saat ini, China sendiri berlomba untuk mengadopsi teknologi blockchain di berbagai sektor. Salah satunya adalah mata uang digital. Beberapa waktu sebelumnya, pemerintah China melalui Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) juga telah menghapus poin pelarangan industri pertambangan bitcoin dan cryptocurrency. Padahal di draft sebelumnya, poin ini masuk di kategori industri yang perlu dihapus.
Sedangkan inisiatif untuk membuat mata uang digital sendiri di China sudah cukup lama direncanakan. Sementara sejak sebulan lalu Digital Currency Research Institute sebagai lembaga penelitian dari Bank Rakyat Tiongkok inilah yang ditunjuk untuk mengepalai kewenangan itu.
Di dalam postingnya Huawei menggaris bawahi “database terdistribusi”. Meski demikian, masih belum jelas seperti apa poin-poin penting dalam kerjasama tersebut. Namun, kedua pihak tersebut sebelumnya juga menghadiri Forum Pengembangan Keuangan China.
Pada kesempatan tersebut, pihak Huawei memamerkan teknologi keuangan terbarunya. Saat menjadi pembicara di event itu, Hou Jinlong selaku Presiden Produk Cloud dan AI Huawei mengatakan bahwa produk-produknya seperti basis data terdistribusi, chip komputer, maupun 5G telah menciptakan era teknologi keuangan baru. Sementara pihak Huawei sendiri, masih tetap mendapat tekanan dari Presiden AS.
Tekanan AS Kepada Huawei
Huawei memang tetap mendapat tekanan dari kebijakan Amerika Serikat (AS). Akibatnya saat ini Huawei Technologies sendiri masuk di daftar hitam dari kebijakan AS. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Donal Trump saat itu adalah mendeklarasikan darurat nasional bidang teknologi.
Atas deklarasi darurat tersebut, Donal Trump memasukkan Huawei ke daftar hitam kementerian perdagangan. Tekanan itu justru menumbuhkan jiwa nasionalisme untuk masyarakat China sendiri.
Pasalnya, penduduk kian terdorong untuk membeli produk-produk dalam negeri seperti juga produk Huawei. Tak heran, produk Huawei sendiri tidak anjlok. Di tahun ini saja, pihak Huawei mentargetkan 270 juta smartphone. Target jumlah sempat direvisi atas alasan perang dagang yang tak kunjung usai. Sebelumnya jumlah targetnya adalah 300 juta smartphone.Karena masuk daftar hitam, CEO Huawei Ren Zhengfei justru memberikan pernyataan pembalasan. Ren Zhengfei mengatakan, “Kami bisa bertahan dengan baik tanpa AS”. Secara pribadi, dirinya tetap merasa bahwa Huawei tidak akan dikeluarkan dari daftar hitam itu.
