Choi Heung-sik, Kepala Komisi Pengawas Keuangan memberikan laporannya terkait dengan skandal dibalik regulasi kripto Korea pada pertemuan umum Majelis Nasional Politburo kemarin, Kamis 18 Januari lalu.
Di dalam laporannya yang telah banyak termuat dalam berbagai media di Korea, Choi menyebut bahwa ada indikasi staff dalam FSC Korea sendiri yang telah menginvestasikan untuk mata uang kripto, dan mereka lantas dituduh telah banyak menarik keuntungan besar dengan menjualnya sebelum adanya pengumuman regulasi pelarangan kripto di Korea. Indikasi dari pernyataan Choi, disinyalis staff tersebut adalah salah satu anggota parlemen dari partai sayap kanan Ji Sang-wook.
Skandal dibalik regulasi kripto Korea tersebut, saat ini masih dalam penyelidikan. Sedangkan upaya penutupan bursa kripto di Korea harus dipertimbangkan kembali. Terutama pihak regulator dari FSC sendiri terlibat dalam skandal tersebut.
Staff FSC Terlibat Dalam Skandal Dibalik Regulasi Kripto Korea Untuk Keruk Untung Besar Sebelum Regulasi Pelarangan Bursa Kripto
Menurut Choi Hyung-sik, staff tersebut diketahui membeli mata uang kripto pada tanggal lima bulan sebelumnya, pada tanggal 3 Juli 2017. Ia lantas menjual mata uang kriptonya pada tanggal 11 Desember tahun lalu.
Kepala Komisi Pengawas Keuangan tersebut menerangkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari skandal staff itu mencapai 700.000 Yuan atau kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Pengembalian modal investasinya kurang lebih 50% dari total 1300 juta Yuan. Tepat dua hari setelahnya, yakni tanggal 13 Januari, Pemerintah Korea mengadakan pertemuan dengan para menteri dibawah kepresidenan, yakni dengan Kepala Komite Koordinasi Nasional dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea.
Hasil dari pertemuan tersebut kemudian mengumumkan pelarangan pemerintah terhadap mata uang virtual berbasis kriptografi. Sedangkan kabarnya, staff yang terlibat dalam skandal dibalik regulasi kripto itu lantas dikirim ke kantor koordinasi pada saat pengumuman itu disiarkan. Setelah pengumuman pelarangan tersebut, menjadikan kontroversi di Korea.
Terkait dengan penyelidikan yang masih akan dilakukan, Choi mengatakan, “Kami berusaha mengkonfirmasi fakta apakah transaksi mata uang kripto itu terkait dengan pekerjaan resminya atau tidak. Kami akan menyelesaikan penyelidikan ini secepatnya, dan segera mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan”, terangnya.
Indikasi terciumnya skandal dibalik regulasi kripto Korea ini, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan rakyat korea terhadap kebijakan pemerintah. Lebih khusus tentang rencana penutupan bursa kripto di Korea, masih akan dikaji lebih jauh kemudian.
Atas Kontroversi tentang regulasi pelarangan bursa kripto di Korea, Menteri Keuangan Korea justru menanyakan kembali, apakah pemerintah akan menutup bursa kripto atau hanya akan menutup bursa kripto yang melakukan aktifitas ilegal saja. Sementara itu, kontras dengan pernyataan menteri Keuangan, Park Sang-ki, Menteri Kehakiman yang mengumumkan regulasi itu mengatakan, “Sulit untuk menyebut bahwa kementerian tersebut belum dikoordinasikan.
Sementara kondisi politis di Korea terkait kontroversi kebijakan pelarangan bursa, anggota parlemen dari partai yang berkuasa bersama dengan partai oposisi telah berupaya untuk mengkritik pemerintah. Jung Jae-ho dari anggota parlemen partai Demokrat misalnya, ia mengatakan “Pemerintah dalam api, namun pusat api hanya diletakkan di satu sisi sementara tekanan air meningkat”, ujarnya. Ia menilai bahwa kebijakan yang dilontarkan itu menyulut respon yang begitu cepat dan komprehensif.
Sementara itu Rep Min Byung yang juga anggota parlemen Korea menilai bahwa pada dasarnya kripto adalah bubble, illegal, ada unsur kecurangan, spekulasi pasar harus diatur dengan ketat. Terkait hal itu, Min Byung menyarankan, “Tapi mari kita cari mencari solusi jika kita bisa mempercayai pasar, dan membuatnya menjadi transaksi normal, mengembangkannya sebagai alat pembayaran”, tambahnya.
