Blockchain Untuk Registrasi Tanah Sudah Bukan Hal Baru
Registrasi Tanah. Petisi itu, ditujukan kepada George Osborne, Menteri Keuangan Britania Raya, Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan. Yang menolak pada petisi tersebut, saat ini telah menghasilkan 316.064 penandatangan dari target 400.000 orang penandatangan.
Pada deskripsi petisi tersebut, disebutkan bahwa mungkin saja nantinya akan ada kenaikan tarif yang diminta, atau mungkin penurunan standar dilakukan jika harus menurunkan harga. Registrasi tanah adalah layanan publik yang seharusnya dibiayai sendiri. Tidak harus dengan jalan menguras keuangan publik. Jadi dirasa tidak perlu untuk menjualnya kepada penawar tertinggi.
Sementara itu, ditulis di citymetric.com, pihak otoritas kompetisi dan pasar menilai, bahwa rencana privatisasi itu nantinya akan merugikan konsumen. Sedangkan menurut sebuah perusahaan teknologi, DealX, memberikan gambaran tentang privatisasi registrasi tanah selayaknya mengikuti contoh seperti di Swedia. Di sana, pemerintah Swedia telah menguji sistem smart contract menggunakan Blockchain.
Penggunaan teknologi Blockchain untuk registrasi tanah, dapat dilakukan dengan biaya yang rendah bagi pengguna. Selain itu, juga lebih transparan, imparsialitas dan akuntabilitasnya juga bisa dijaga. Sehingga blockchain dapat menjaga kepentingan publik.
Blockchain Untuk Registrasi Tanah Bukan Hal Baru
Pengaplikasian teknologi blockchain untuk registrasi tanah memang bukanlah hal yang baru. Smart Contract dapat memungkinkan hal itu, lalu disimpan ke dalam blockchain. Disebutkan di citymetric.com,
Georgia dan Honduras telah melakukan eksperimen menggunakan teknologi ini. Di Afrika, startup Bitland juga menggunakan teknologi Blockchain untuk registrasi tanah. Harapannya, untuk menekan tingkat korupsi pertanahan di Afrika.
Pada dasarnya blockchain digunakan untuk dapat menghilangkan pihak ketiga dalam memverifikasi transaksi, dalam hal ini, seperti kebutuhan akan notaris. Data yang telah tersimpan ke dalamnya, menjadi database, lengkap dengan kesejarahan tiap transaksi yang dilakukan. Sehingga dapat menjadi bukti kepemilikan dokumen seperti juga registrasi tanah.
Karena Blockchain tidak menggunakan sistem yang terpusat, keamanannya bisa lebih dijaga. Database blockchain ini, dapat disimpan dan tersebar di ribuan perangkat, dan bisa diakses juga secara publik. Karakternya yang tidak terpusat ini yang membuat keamanannya sulit untuk dibobol, ataupun dimanipulasi.
