Konselor Presiden Rusia, German Klimenko, baru-baru ini memberikan pernyataan yang diambil dari badan regulator dan otoritas resmi Rusia tentang larangan Bitcoin. Pernyataan tersebut adalah, menerima Bitcoin sebagai pembayaran yang tidak sah adalah pelanggaran, dan dianggap sebagai tindakan kejahatan.
German Klimenko baru diangkat sebagai penasihat badan pengembangan Internet. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator untuk bisa menjalin kerjasama antara perusahaan teknologi dengan pemerintah Negara Rusia. Klimenko memberikan pernyataan tersebut berawal saat memberikan komentar dalam sebuah wawancara pada sebuah media online Lenta.ru.
Pada situs itu, Klimenko mengatakan bahwa, Bitcoin bukan yang pertama, sebelumnya ada cara penyelesaiannya. Menerima Bitcoin yang dianggap tidak sah merupakan kejahatan. Karena di Rusia, hanya menerima pembayaran dalam mata uang Rubel.
Selain itu, Klimenko juga mengatakan, bahwa sudah menjadi konsesus pihak berwenang di Rusia, bahwa Bitcoin, atau uang pengganti tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi perekonomian. Negara-negara lain di dunia akan menghentikan Bitcoin ketika sudah menjadi terlalu besar dan kritis.
Sementara itu, di awal pekan ini, Menteri Keuangan Rusia juga berusaha mendorong adanya sebuah amandemen dalam KUHP tentang usulan hukuman kerja kolektif selama 2 tahun, atau denda hingga 500.000 rubel.
Rossiyskaya Gazeta – Media Publikasi Pemerintah Rusia, memberikan laporan tentang adanya sebuah amandement baru tindak kriminal:
“Para ahli dari Ministry of the Interior of the Russian Federation (MOI) bersama dengan para ahli keuangan Rusia, percaya bahwa cryptocurrencies akan dapat menimbulkan ancaman bagi ekonomi Rusia dan keamanan nasional. Untuk itu, Kementerian Keuangan Rusia telah mengembangkan amandemen KUHP ini atas penerbitan cryptocurrency. Amandemen baru Ini, memberikan ancaman hukuman kerja kolektif selama 2 tahun, atau biaya denda sampai 500.000 rubel.”
Sesaat sebelumnya, seperti yang diberitakan oleh forklog.net, Kepala Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin, juga memberikan pernyataan senada dengan pelarangan penggunaan Bitcoin. Alexander Bastrykin mengatakan bahwa transaksi dengan menggunakan Bitcoin, seharusnya dikenakan hukuman pidana.
Namun, Lyudmila Bokova, wakil ketua komisi konstitusi berpendapat bahwa penyebaran cryptocurrencies yang merambah di Rusia tidak bisa dihindari, sehingga pemerintah harus lebih mempertimbangkan dalam hal pengaturan terhadap itu daripada melarangnya.
